Melaju di Jalanan “Bulan” Ciamis

Menghabiskan beberapa waktu ke belakang di kampung halaman, Ciamis, memberikan banyak ruang yang tidak bisa didapatkan di hiruk pikuknya kota yang selalu menuntut kemampuan bertahan hidup lebih.  Bahkan untuk mencari tempat hiburan saja, Ciamis tidak membuat kita berpikir keras untuk menentukannya karena pilihan yang ditawarkan tidaklah seperti kota  tetangga, Tasikmalaya. Pembangunan Gedung Kesenian Ciamis yang memakai dana kurang lebih 5 milyar rupiah saja tidak mampu memberikan alternatif lain untuk menikmati pertunjukan kesenian dan kebudayaan. Bahkan gedung tersebut sudah beralih fungsi menjadi Gedung Kesunyian Ciamis.

Nampaknya pemerintah Ciamis cepat tanggap dalam menghadapi keluh kesah masyarakatnya yang sangat membutuhkan sarana hiburan yang lain. Sehingga pada akhirnya terciptalah sebuah wahana bermain yang baru, yaitu hamparan jalanan yang berlubang yang harus dilalui warganya. Sebagai warga Kabupaten Ciamis bagian utara, disuguhi jalanan berlubang kurang lebih sepanjang 20 kilometer dari depan rumah sampai Ciamis kota. Pemerintah juga menyediakan adrenalin yang berbeda di setiap ruas jalan yang dilalui dari Lumbung sampai Ciamis, diameter dan kedalaman lubang yang bervariasi.

Jalan berlubang memang bukan masalah baru, baik di Ciamis maupun seluruh kawasan di Indonesia. Di Ciamis jalanan berlubang nampak seperti dibiarkan tak terurus oleh pihak yang bertanggung jawab. Keadaan ini berlangsung dari tahun kemarin. Malahan pemasangan rambu peringatan pun baru dilakukan belakangan ini, itu pun tidak di setiap ruas jalan yang berlubang diberi tanda, sepanjang jalan Lumbung – Ciamis, hanya di daerah Baregbeg setelah RS Al-Arif dan Cisepet sebelum Alinayin, itu pun tanda yang dipasak tidak terlihat cukup jelas di malam hari karena hanya ditempat, dipaku, di batang pohon. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat (2) UU No. 22 tahun 2009 menyatakan “Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana pada ayat (1) penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas”. Selain itu dalam Pasal 273 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 menyatakan: “Penyelenggara Jalan yang tidak member tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”.

Apalagi sekarang Indonesia sedang dilanda cuaca yang ekstrem, hujan datang, lubang jalan tergenangi oleh air sehingga sulit mengetahui kedalamannya. Air hujan mampu memperburuk keadaan jalan, karena aspal sangatlah rentang terhadap air sehingga mampu mebuat aspal jalan terkelupas dan berlubang. Aksioma proyek pembangunan dan perawatan jalan sarat korupsi. Sehingga menimbulkan kualitas aspal yang buruk dan bahkan sampai tidak ada saluran air. Apalagi selama ini, perawatan atau menutupan lubang jalan di Ciamis hanya dilakukan system tambal sulam yang terbukti tidak bertahan lama. Lubang jalan tetaplah sama berada di situ juga, malahan bisa makin melebar.

“Pembiaran” jalan berlubang bisa jadi disebabkan oleh persoalan kewenangan memperbaiki jalan yang terkotak-kotak, ada yang dilakukan oleh pemerintah setempat atau pemerintah pusat.  Ini sangat membingungkan masyarakat pengguna jalan. Tapi di Ciamis, khususnya Jawa Barat, apabila permasalahan dana menjadi masalah utama, ini sangatlah ganjil dan tidak masuk diakal, karena pada tahun 2016 Jawa Barat menjadi tuan rumah PON dengan pembangunan infrastruktur olah raga yang cepat di berbagai daerah di Jawa Barat. Malahan, Ahmad Heryawan sendiri mengklaim kalau pelaksanaan PON ini berlangsung sukses. Dana PON yang mencapai angka triliyunan dari APBD tapi di tahun yang sama banyak jalan rusak tapi diabaikan. Ini mengindikasikan bahwa prioritas pembangunan di Jawa Barat tidaklah memihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan masih membekas di ingatan, ketika pilkada Jabar tahun 2013, Aher dalam kampanyenya selalu mengagungkan pembangunan jalan. Kemana Gubernur Jabar ini? Padahal pemerintah diharuskan untuk segera memperbaiki jalan yang rusak sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 yaitu: “Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”.

Masyarakat tidak perlu menjadi martir, mengalami kecelakaan, akibat pembiaran jalan yang rusak dan berlubang. Apabila mau meminjam alasan klise Ridwan Kamil saat melakukan penertiban pasar kaget Gasibu yang menimbulkan kemacetan sehingga merugikan orang lain. Begitu pun jalan rusak dan berlubang di Ciamis, khususnya jalan Lumbung – Ciamis. Bisa dibayangkan apabila ada ibu hamil yang hendak melahirkan di daerah Ciamis Utara (Panjalu, Lumbung, Kawali dan sekitarnta), yang diharuskan bersalin di rumah sakit yang ada di Ciamis, melalui jalanan terjal dan berlubang yang teramat parah di daerah Alinayin, kemungkinan mengalami keguguran cukuplah besar karena goncangan yang didapat sang ibu ketika di perjalanan. Belum lagi anak sekolah dan para pekerja lainnya yang selalu berpacu dengan waktu di pagi hari, biasanya mereka melaju dengan akselarasi maksimum sehingga kemungkinan kecelakaan pun besar. Belum lagi apabila malam menjelang, bukan hanya baying kecelakaan akibat jalan yang berlubang saja yang mengintai, tindak kriminalitas semacam begal pun seolah difasilitasi dengan minimnya lampu penerangan di sebagain ruas jalan yang berlubang, seperti Alinayin.

Selain menuntut perbaikan jalan sesegera mungkin, masyarakat juga dapat menuntut secara hukum pihak yang berwenang apabila  telah terjadi korban akibat kecelakaan karena jalan yang rusak sesuai dengan Pasal 273 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perintah Pasal 273 ayat (1) sangatlah jelas, yaitu “Setiap penyelanggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Selanjutnya ayat (2) berbunyi: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat (3) menyatakan: “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta)”.

Di tengah pemerintahan rezim pembangunanisme yang sangat rakus untuk merebut tanah (sawah, hutan, laut) milik rakyatnya dan senang menggusur bahkan menenggelamkan rumah rakyatnya yang sarat akan kenangan dan penghidupan, pemenuhan akan kebutuhan publik mengenai jalan yang mulus tanpa lubang sangatlah minim. Giliran merampas dari rakyat sangat adikuasa tapi saat diminta kesejahteraan yang dijanjikan pemerintah, mereka seolah tuli. Sangatlah miris.

NB: Di berbagai ruas jalan di Ciamis sekarang juga banyak dihiasi oleh sampah visual dengan bagian wajah yang kurang lebih 50% menghiasi spanduk atau baligo, wajah yang tak dikenal tapi terdapat tulisan yang menerangkan bahwa mereka memiliki kekuasaan di Ciamis. Ini menyedihkan. Jalan Ciamis membutuhkan perbaikan bukan sampah visual.

NB. NB : Eksalasi politik di Ciamis juga sangat menggemaskan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s